POLHUKAM.ID - Munculnya bakal calon presiden (bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dalam tayangan azan Maghrib di televisi swasta milik Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo membuat kontroversi di kalangan publik. Banyak yang menilai bahwa hal itu merupakan praktik politik identitas.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan frekwensi publik diizinkan untuk aktivitas publik yang tidak boleh bersifat segmented. Oleh karena itu, seharusnya pemilik televisi diberikan teguran atau sanksi atas hal tersebut.
"Frekwensi publik diizinkan untuk aktivitas publik yang tidak boleh bersifat segmented," ungkap Rocky Gerung dikutip melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official, pada Selasa (12/9).
"Jadi mustinya ditegur atau dikasih sanksi bahkan," imbuhnya.
Menurutnya, untuk apa religiusitas seseorang dipamerkan di depan publik. Justru masyarakat akan menganggap hal itu sebuah insider trading.
Artikel Terkait
Gibran di Pilpres 2029: Beban atau Aset? Analisis Mengejutkan Soal Risiko Prabowo
Rahasia 4,5 Jam Prabowo dengan 5 Raja Bisnis Indonesia: Apa yang Dibahas di Balik Pintu Tertutup?
Amien Rais Bongkar Keresahan Jokowi: Bisakah Gibran & PSI Menang Pilpres 2029?
Amien Rais Bongkar Penyebab Kesehatan Jokowi Drop Drastis Pasca Lengser, Ini Faktanya!