[ANALISIS] Pantaskah Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional?

POLHUKAM.ID - Nama Presiden kedua RI Soeharto masuk daftar 10 usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional yang ditetapkan pada 2025 ini.

Soeharto diusulkan dari Provinsi Jawa Tengah. Dia diusulkan jadi pahlawan nasional bersama dengan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Jawa Timur), Bisri Sansuri (Jawa Tengah),  Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Kemudian, empat nama baru yang diusulkan tahun 2025 ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).

Usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, Soeharto yang lekat dengan ABRI (kini TNI) dan Golkar selama berkuasa itu merupakan penguasa Orde Baru (Orba) yang dijatuhkan reformasi 1998. 

Gelombang reformasi 1998 yang menjatuhkan 32 tahun Orde Baru lahir dengan tuntutan utama menghapuskan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sejarawan UGM Sri Margana mengatakan seorang pahlawan nasional menurut definisi undang-undang tidak boleh cacat moral dan politik sepanjang hidupnya.

Ia menyebut riset-riset tentang sejarah politik Orba menunjukkan rezim Soeharto banyak melakukan pelanggaran HAM berat.

"Bahkan pemerintahannya berakhir dengan banyak skandal dan diberhentikan secara paksa melalui people power. Jadi bisa menilai sendiri, apakah ia pantas atau tidak menjadi seorang pahlawan nasional," kata Sri saat dihubungi, Selasa (22/4).

Sejarawan Andi Achdian berpendapat serupa. Ia mengatakan banyak orang yang mengukur keberhasilan pembangunan dan ekonomi di masa Soeharto.

Namun di sisi lain, rezim Soeharto terlibat dalam pelanggaran HAM berat masa lalu. Pelanggaran-pelanggaran ini bahkan telah diakui oleh negara.

"Maka dengan standar itu saja kita sudah bisa bilang tidak mungkin lah seorang pahlawan punya cela," ujar pengajar dari Universitas Nasional tersebut.