Waduh! Bukan Gibran, Pengamat Curiga Hubungan Prabowo Dengan Jokowi Yang Retak

POLHUKAM.ID - Tersiar kabar jika hubungan Presiden RI Prabowo Subianto tengah mengalami keretakan hubungan dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. 

Kabar keretakan itu sejalan dengan desakan dari sejumlah Purnawirawan TNI yang meminta Gibran untuk dimakzulkan dari posisi Wakil Presiden RI.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengaku ragu kabar keretakan hubungan Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. 

Menurutnya, saat ini Prabowo lebih mungkin mengalami keretakan hubungan dengan ayah Gibran yakni Joko Widodo (Jokowi).

“Prabowo lebih mungkin alami keretakan dengan Jokowi, Gibran hanya mewakili keberadaan Jokowi di lingkar kekuasaan,” jelas Dedi kepada wartawan di Jakarta, Senin,(5/5/2025).

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan, keretakan hubungan dengan Jokowi dapat terlihat ketika beberapa elit koalisi menyuarakan akan mendukung Prabowo kembali di Pilpres 2029. 

Keretakan hubungan, kata Dedi, juga bisa dimungkinkan terjadi karena terlalu ambisiusnya Jokowi.

“Keretakan ini dimungkinkan terjadi karena Jokowi sepertinya semakin ambisius menguasai, meskipun telah lengser, Jokowi masih aktif membina jejaring politik bahkan masih membiasakan aktifitas politis,” ungkap dia.

Situasi itu, tegas Dedi, turut diperburuk dengan banyaknya kegiatan politis yang dilakukan oleh Gibran. 

Padahal, Gibran sendiri tidak mempunyai kewenangan sebagai Wakil Presiden RI.

“Mulai dengan membuka aduan masyarakat, kegiatan sosialisasi dengan bagi-bagi hadiah ke masyarakat, ini jelas popitis dan dipastikan mengganggu Prabowo sebagai Presiden,” tandas dia.

Prabowo-Gibran Berpotensi Pisah Jalan di Pilpres 2029

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memandang, peluang berpisahnya Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029 cukup besar.

Hal itu disampaikan Dedi sapaanya menanggapi kabar keretakan hubungan yang tengah dialami oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 tersebut.

“Peluang Prabowo berpisah dengan Gibran di 2029 terbuka lebar,” tegas Dedi kepada awak media di Jakarta, Senin, (5/5/2025).

Dedi menilai, keretakan hubungan dengan Gibran saat ini merupakan angin segar bagi Prabowo. 

Dedi menegaskan, Prabowo akan lebih leluasa untuk membatasi Gibran di tengah isu keretakan ini.

“Untuk itu, Prabowo sudah tepat jika alami keretakan hubungan, bahkan jika Gibran diberi sanksi itu masih berada di koridor kuasa Prabowo,” jelas dia.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, angin segar bagi Prabowo termasuk soal adanya desakan dari para Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran.

“Begitu halnya dengan adanya desakan Purnawirawan TNI untuk makzulkan Gibran, ini semacam angin segar bagi Prabowo untuk membatasi Gibran,” pungkas dia.

Kasus Kunto, Istana Kasih Sinyal Presiden Panglima Tertinggi TNI!

Panglima TNI secara resmi menetapkan kembali jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya direncanakan untuk mengisi jabatan sebagai Staf Khusus KSAD.

Dengan penyesuaian tersebut, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal di Akun X, hari ini (Minggu, 4/5/2025) mengatakan, apapun alasan di atas kertas tentang pembatalan mutasi Letjen Kunto, adalah hal yang penuh kejanggalan.

Bukan hanya itu, sengkarut ini juga meresahkan publik dan juga internal TNI.

“Nampaknya ini sinyal keras dari Istana bahwa Panglima Tertinggi TNI adalah Presiden Prabowo, bukan pihak lain,” kata Dino.

Hal senada disampaikan netizen di platform tersebut. Akun @vita_AVP mengatakan, kabar keputusan pencopotan Letjen Kunto diduga tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo Subianto.

Akibatnya, Presiden pun marah dan TNI harus menganulir keputusan pencopotan ini.

“Mosok TNI lupa kalau komando tertinggi ada pada presiden RI. Sepertinya Panglima TNI yang hrs dimutasi,” lanjut akun tersebut.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa perubahan mutasi tersebut dilakukan setelah melalui pertimbangan matang.

Dalam proses rotasi jabatan, terdapat sejumlah posisi yang belum memungkinkan untuk ditinggalkan oleh perwira tinggi TNI yang terkait dalam rangkaian rotasi tersebut.

Sumber: KedaiPena