Tercatat Punya Persoalan Hukum: Airlangga, Cak Imin dan Budi Arie Layak Ditendang dari Kabinet Merah Putih!

POLHUKAM.ID - Presiden Prabowo Subianto didesak bersih-bersih Kabinet Merah Putih pasca mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemnaker.

Presiden Prabowo mesti memperhatikan pembantu-pembantu lainnya yang sebelumnya juga tecatat memiliki persoalan hukum. 

Yakni mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin hinggga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Bahwa Airlangga diduga terseret kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya. Airlangga sempat diperiksa penyidik gedung bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara dimaksud.

Sebagai bagian dari kasus ini, tiga perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi pada 16 Juni 2023. 

Kasus ini merupakan kelanjutan dari kasus korupsi minyak goreng sejak April 2022, yang telah mengakibatkan lima terdakwa.

Kasus ini menyeret mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana, serta Penasihat Kebijakan pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

Lanjut, Cak Imin soal dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang kini telah berubah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan.

Perkara yang lebih dikenal dengan kasus ‘kardus durian’ itu, berawal dari giat operasi senyap KPK pada 25 Agustus 2011.

Lalu, soal kasus  dugaan kasus korupsi optimalisasi daerah.

Kasus suap pembahasan anggaran optimalisasi di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kemenakertrans 2014. 

Diketahui, Cak Imin sempat menjabat sebagai Menakertrans saat kasus ini bergulir. 

Dalam kasus ini, KPK berhasil menjerat dua penyelenggara negara sebegai tersangka.

Selanjutnya soal kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016. Dalam kasus ini, KPK telah menjerat 12 orang tersangka. 

Dan yang terakhir, adalah kasus dugaan korupsi pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. 

Perkara ini terjadi di Kemnaker di masa Cak Imin menjabat Menakertrans, yaitu pada 2012.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka. Ketiganya adalah Reyna Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.

Sementara persoalan yang menyeret Budi Arie Setiadi adalah judi online. 

Diketahui bahwa Budi dilantik menjadi Menteri Koperasi oleh Prabowo pada 21 Oktober 2024, setelah sebelumnya menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di akhir era Presiden Jokowi (2023-2024).

Bahwa, dia kerap dikaitkan dengan kasus judi online. Ia memasukkan sejumlah pegawai ke Kominfo  yang kemudian ditangkap polisi karena melindungi puluhan ribu situs judi online. 

Budi Arie juga sempat diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus sindikat judi online di tubuh Kominfo itu, pada akhir 2024 silam. 

Hingga saat ini Budi tetap membantah dugaan keterlibatannya.

Terkait fakta-fakta di atas, maka sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle di Kabinet Merah Putih.

"Sudah sepatutnya Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle terhadap para menteri yang memiliki catatan persoalan hukum. Ada beberapa nama yang pernah bersentuhan dengan persoalan seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan Budi Arie Setiadi. Apalagi Budi yang pernah disebut dipengadilan sebagai salah satu penerima aliran dana judol harus segera diganti," kata pengamat kebijakan publik Fernando Emas, Senin (25/8/2025).

Jangan sampai, tegasnya, mereka terus menjadi beban pemerintahan Prabowo Subianto. 

Sampai saat ini Budi Arie masih dianggap publik memiliki persoalan terkait dengan dugaan penerima aliran dana judol. 

"Lebih baik bagi Prabowo segera mencopot para menteri yang bermasalah daripada pencopotan dilakukan setelah mereka berurusan dengan aparat penegak hukum," tandas Fernando.

Sekadar catatan bahwa, eks Wamenaker Noel menjadi pembantu Presiden Prabowo yang terseret persoalan hukum. Lantas siapa berikutnya? 

Perlu digarisbawahi juga bahwa Noel dan Budi Arie memiliki latar politik yang sama, yakni menjadi relawan Jokowi pada Pilpres 2019 dan beralih mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Noel merupakan Ketua Umum Jokowi Mania, yang pada Pilpres 2024 membentuk kelompok relawan Prabowo Mania. 

Sedangkan Budi Arie adalah Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo, yang juga mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. 

Sumber: MonitorIndonesia