Samakan Pajak dengan Kewajiban Zakat, Sri Mulyani Jangan Ambil Syariat Islam Secara Prasmanan

Gus Hilmi mengingatkan Sri Mulyani tak boleh asal-asalan memakai syariat Islam terkait kewajiban pembayaran pajak bagi setiap warga negara.

"Maaf ibu, kalau begitu pejabat2 yg digaji pakai uang rakyat lalu mereka korupsi, berarti harus dipotong tangannya dong? Come on, kalau mau ngambil syariat islam ya jgn prasmanan gitu loh," tulis Gus Hilmi lewat cuitannya di akun X pribadinya yang dikutip Jumat 15 Agustus 2025.

Sebelumnya, dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Rabu 13 Agustus 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa membayar pajak memiliki esensi yang sama dengan menunaikan zakat dan wakaf bagi umat Muslim yang mampu. Menurutnya, ketiganya berfungsi sebagai instrumen untuk menyalurkan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan.

"Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, khususnya untuk membantu kelompok menengah ke bawah. Mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, hingga subsidi di sektor pendidikan dan pertanian.

Sumber: rmol