Warga Jakarta Ogah Gotong Mayat Pejabat Ini, Dulu Sering Buat Sengsara!

POLHUKAM.ID - Sejarah kolonial menyimpan banyak cerita. Salah satunya terkait kebijakan buruk para pejabat, seperti kisah pejabat VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang hidupnya penuh kontroversi karena sering membuat kebijakan yang tidak pro-rakyat. 

Dari sini dia dibenci rakyat hingga meninggal. Bahkan, ketika jasadnya sudah terbaring di peti mati, tak ada satupun orang yang mau mengantarnya.

Bagaimana kisahnya?

Nama pejabat itu adalah Qiu Zuguan. Meski tak sepopuler para Gubernur Jenderal VOC, dia menduduki posisi penting sebagai kepala lembaga Boedelkalmer. 

Lembaga ini bertugas mengurus harta peninggalan orang-orang Tionghoa di Batavia (kini Jakarta)

Pada masa itu, banyak warga Tionghoa yang kembali ke negeri asal sambil membawa aset mereka. 

Tugas Qiu adalah menarik pajak dari aset tersebut. 

Selain itu, dia juga berwenang mengurus ahli waris maupun peninggalan yang ditinggalkan di Jakarta.

Sejarawan Leonard Blusse dalam The Chinese Annals of Batavia (2018) menulis, sejak menjabat pada 1715, Qiu kerap membuat rakyat sengsara lewat kebijakan-kebijakan pajaknya. 

Hampir semua aktivitas dikenakan pajak atau pungutan.

Salah satunya adalah pernikahan. Warga Tionghoa yang hendak menggelar upacara pernikahan wajib membayar pajak. 

Beban serupa juga terjadi ketika seseorang meninggal. Keluarga harus membayar pungutan berdalih sertifikat kematian, meskipun sedang berduka. 

Bisa dibayangkan, rakyat yang sedang dilanda duka tetap diperas oleh pemerintah lewat pembelian sertifikat kematian.