Pada praktiknya, Jamil menyebut proyek-proyek smelter justru semakin memperkuat ketergantungan pada investasi dan teknologi asing. Rakyat lokal, kata dia, hanya kebagian getahnya.
"Sementara masyarakat lokal hanya menerima dampak negatif berupa pencemaran, penggusuran, dan hilangnya mata pencaharian," ujarnya.
"Alih-alih memperkuat kedaulatan, hilirisasi justru melegitimasi kolonialisme ekonomi dalam bentuk baru," sambung Jamil.
Negara Dituding Jadi Fasilitator Korporasi Tambang, Bukan Pelindung Rakyat
Pada akhirnya, Jatam menyimpulkan bahwa negara telah gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai pelindung rakyat.
Sebaliknya, negara justru menjadi fasilitator bagi kepentingan korporasi tambang.
"Negara tidak hadir sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai fasilitator bagi korporasi tambang. Dalam banyak kasus, izin tambang diberikan tanpa konsultasi publik yang berarti, dan dampak lingkungan tidak pernah menjadi pertimbangan utama," kata Jamil.
Kritik pedas dari Jatam ini menjadi "lonceng peringatan" bahwa di balik proyek-proyek ambisius pemerintah, ada ancaman kerusakan ekologis dan sosial yang sangat serius jika tidak dikelola dengan prinsip keadilan.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Video Batang Timur 16 Detik Terungkap: Modus Love Scam yang Rusak Reputasi & Cara Hindarinya!
Aurelie Moeremans Bongkar Modus Grooming di Usia 15 Tahun: Sosok Artis Senior Ini Diduga Pelaku
Rp51 Triliun untuk Bencana Sumatera: Anggaran Realistis atau Ladang Korupsi Baru?
Gimah, Warga Lumajang yang Viral: Pak, Tolong Semeru Dipindah Saja! – Ini Kisah Lelahnya