Dampak Langsung Pencabutan Status PSN
Sebagai PSN, PIK 2 yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group mendapatkan berbagai fasilitas istimewa, seperti kemudahan perizinan, percepatan izin tata ruang, dan dukungan infrastruktur. Status ini juga sering kali membuat proyek sulit disentuh oleh hukum daerah dan pengawasan publik.
Dengan pencabutan ini, segala bentuk perizinan dan pengelolaan kawasan harus tunduk pada aturan umum pemerintah daerah dan kementerian teknis, tanpa proteksi politik khusus dari pusat.
Respon Pasar dan Masa Depan Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ini bukan tanpa risiko. Pasar merespons dingin; saham-saham perusahaan yang terafiliasi dengan proyek PIK 2 dilaporkan mengalami koreksi. Namun, bagi banyak pengamat, ini adalah harga yang wajar untuk membangun ekonomi nasional yang lebih sehat dan berkeadilan.
Langkah ini sejalan dengan prinsip yang kerap ditekankan Prabowo tentang pentingnya kemandirian ekonomi dan pemerataan investasi hingga ke daerah. Ke depan, pemerintah diprediksi akan memperkuat dukungan pada sektor industri dasar, pertanian, energi rakyat, dan UMKM.
Pencabutan status PSN PIK 2 bukan hanya soal proyek properti, tetapi menjadi simbol pergeseran kekuasaan ekonomi menuju sistem yang lebih terbuka. Langkah ini menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas dan berorientasi pada kemandirian bangsa.
Artikel Terkait
Yusuf Mansur Buka Suara Soal Jual Beli Doa: Saya Hanya Bercanda!
Ra Huda Dikecewakan Trans7, Permintaan Maaf Dinilai Tak Cukup bagi Kiai dan Santri
Santri Ngesot & Kiai Terima Amplop Tuai Kecaman: Pelecehan atau Bukan?
Tagih Jokowi! Bom Waktu Utang Whoosh Rp 118 T, Negara Rugi Triliunan