Skandal IMIP Terbongkar: Bandara Ilegal, Ekspor Triliunan, dan Negara dalam Negara di Morowali

3. Operasi Bandara Tanpa Otoritas Negara Sejak 2019

Bandara di kawasan IMIP telah beroperasi sejak diresmikan pada 2019. Faktanya, bandara ini berjalan tanpa kehadiran aparat bea cukai, imigrasi, atau otoritas penerbangan sipil (airnav). Kondisi ini memungkinkan orang dan barang keluar-masuk tanpa pengawasan negara.

Sorotan Peneliti: "Tidak Boleh Ada Negara di Dalam Negara"

Peneliti ISDS, Edna Caroline, menguatkan temuan ini. Ia menyebut operasi bandara IMIP sebagai bagian dari kebocoran sektor tambang yang telah lama disorot. Menurutnya, pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyatakan "tidak boleh ada negara di dalam negara" adalah pernyataan yang sangat tegas dan serius.

Edna juga menegaskan bahwa latihan TNI di Morowali, dengan skenario perebutan pangkalan udara, menggarisbawahi betapa krusialnya masalah kedaulatan di kawasan industri seluas 4.000 hektare ini.

Mendorong Pengawasan dan Transparansi

Edna mendorong masyarakat untuk mengawal perkembangan kasus ini, terutama setelah Menhan berjanji melaporkan temuannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah minimal yang diharapkan adalah penempatan petugas bea cukai dan imigrasi di bandara IMIP, serta penertiban regulasi keselamatan penerbangan.

Kejelasan mengenai pihak yang pertama kali mengeluarkan izin operasi bandara tersebut juga dinilai sangat penting untuk mengungkap kemungkinan pelanggaran yang telah berlangsung bertahun-tahun.