Dilema Filipina: Korupsi Infrastruktur & Anggaran Pertahanan Meningkat, Sementara Kesejahteraan Rakyat Terabaikan

Respons terhadap bencana tropis di Filipina kembali menyoroti kompleksitas tantangan dalam negeri. Bantuan kemanusiaan dari negara mitra sering kali didesain untuk langsung menyentuh korban, sebuah langkah yang mencerminkan kekhawatiran akan efektivitas penyaluran melalui saluran pemerintah.

Masalah Akut Korupsi dalam Proyek Infrastruktur Vital

Filipina bergulat dengan infrastruktur yang lemah, yang diperparah oleh korupsi sistemik di sektor konstruksi. Sejak 2022, pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. meluncurkan proyek pengendalian banjir senilai 5.000 miliar peso. Namun, audit pemerintah mengungkap fakta mengejutkan: hampir 60% dana proyek diduga dikorupsi atau disalahgunakan. Akibatnya, banyak fasilitas banjir menjadi "proyek hiasan" yang tidak fungsional, meninggalkan masyarakat rentan dan semakin frustrasi.

Paradoks Anggaran 2025: Sosial Dikurangi, Pertahanan Melonjak

Rancangan Anggaran Negara Filipina 2025 menciptakan polemik keras. Di satu sisi, terjadi pemotongan signifikan sekitar 361 miliar peso untuk jaminan sosial dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Di sisi lain, anggaran pertahanan naik drastis menjadi 315,1 miliar peso dari 240,6 miliar peso di tahun 2024. Lonjakan ini terkait program modernisasi militer, dengan fokus pembelian alat utama seperti radar, rudal, dan kapal dari AS dan Jepang.