Daftar 50 Oligarki yang Dibahas Prabowo: Said Didu Bocorkan Isi Pertemuan Rahasia 4 Jam

Dalam pertemuan itu, isu reformasi Polri dan pergantian Kapolri juga dibahas secara mendalam. Said Didu membantah anggapan bahwa Presiden terikat balas budi politik dengan Kapolri. "Tidak ada balas budi. Presiden tidak takut. Dia ingin menyelesaikan persoalan Polri secara tuntas, bukan sekadar ganti orang," katanya.

Bahkan, disebutkan bahwa Prabowo telah menyebut satu nama calon yang dinilai layak dan diyakini akan mendapat dukungan publik. Said Didu juga menegaskan bahwa kemenangan Prabowo-Gibran bukan karena campur tangan 'Parcok' (Partai Cokelat).

Deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR)

Usai pertemuan, Said Didu langsung merencanakan deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) dari tangan oligarki. Gerakan ini dideklarasikan di Gedung Joeang, Jakarta, pada Selasa, 10 Februari 2026.

"Mari bersatu mengembalikan kedaulatan yg sudah dirampok oleh Oligarki bersama politisi busuk, oknum pejabat, oknum aparat, oknum penegak hukum," tulis Said Didu di akun X-nya. Gerakan ini bertujuan merebut kedaulatan di bidang politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan wilayah.

Posisi Gerakan: Bukan Oposisi untuk Presiden, Tapi untuk Oligarki

Said Didu menegaskan bahwa gerakannya tidak memosisikan diri sebagai oposisi bagi Presiden Prabowo, melainkan terhadap kekuatan gelap di sekitar kekuasaan yang menghalangi agenda reformasi. "Kami tidak oposisi terhadap Presiden. Oposisi kami adalah terhadap orang-orang di sekitar beliau yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan," jelasnya.

Ia secara spesifik menyebut kelompok "Geng SOP" atau Solo Oligarki Parcok sebagai pihak yang akan terdampak pertama kali. "Target kita jelas: oligarki. Dengan agenda ini, yang pertama tersentuh pasti geng SOP," ujarnya.

Kondisi Kekayaan dan Kemiskinan yang Mengkhawatirkan

Said Didu menyoroti data ketimpangan yang parah. "Sepuluh orang terkaya, kekayaannya naik tiga kali lipat, tapi kemiskinan juga naik tiga kali lipat. Ini perampokan," cetusnya. Ia mengutip data bahwa sekitar 60 oligark menguasai kekayaan nasional di tengah meningkatnya angka kemiskinan.

Pertemuan dengan Prabowo ini dihadiri sejumlah tokoh seperti peneliti BRIN Siti Zuhro, eks Ketua KPK Abraham Samad, dan mantan Kabareskrim Susno Duadji. Langkah ini dinilai sebagai bukti bahwa Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak.