Motor Listrik BGN Ditolak Menkeu, Komisi IX DPR Beberkan Dugaan Pelanggaran Anggaran yang Bikin Heboh

Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan ini menyoroti potensi pemborosan anggaran. Pengadaan puluhan ribu unit motor listrik dinilai tidak jelas urgensi dan kaitannya dengan program utama BGN, terutama di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

Dia juga mengingatkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah ajang bagi-bagi proyek. "Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek," tandas Charles.

DPR Minta BGN Fokus pada Tugas Utama dan Siapkan Pemanggilan

Charles Honoris meminta BGN untuk lebih fokus pada fungsi utamanya, yaitu pemenuhan gizi anak-anak. Komisi IX DPR menuntut penjelasan yang transparan dan komprehensif terkait dasar penganggaran serta urgensi pengadaan motor listrik tersebut.

"Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi IX DPR akan menjadwalkan pemanggilan resmi kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk mempertanggungjawabkan kebijakan ini. "Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas," tutup Charles Honoris.