Mahfud MD Buka Suara: Kritik ke Prabowo Bukan Makar, Tapi Ini yang Sebenarnya Mengkhawatirkan

Mahfud mengajak publik mencermati kesenjangan antara visi yang tertuang dalam buku Prabowo, Paradoks Indonesia, dengan implementasinya selama 18 bulan berkuasa. Visi tentang supremasi hukum dan pemberantasan korupsi (kleptokrasi) dinilai belum sejalan dengan realita di lapangan. Ia mengkritik melemahnya fungsi check and balance di DPR yang terlihat pasif terhadap berbagai kebijakan pemerintah, seperti keputusan impor mobil Mahindra dan beberapa perjanjian internasional yang dinilai kurang melibatkan parlemen.

Kritik Terhadap State Capitalism dan Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan konsep Koperasi Merah Putih juga mendapat sorotan. Mahfud menilai arah ekonomi mengarah pada state capitalism (kapitalisme negara) namun lemah dalam pengawasan. Pelaksanaan MBG di lapangan dinilai masih bermasalah, ditandai dengan insiden keracunan massal yang tidak ditangani secara serius. "Pak Prabowo harus mengayomi semua rakyat, termasuk yang mengkritik. Tegakkan hukum, jangan anggap pengritik sebagai musuh," pesannya.

Penurunan Kualitas Demokrasi dan Check and Balance

Mahfud menilai terjadi penurunan kualitas demokrasi, terutama menyangkut mekanisme check and balance. Ia menyoroti fenomena autocratic legalism, di mana hukum seolah dibuat untuk mengesahkan kehendak penguasa. "Sekarang yang ribut rakyat, DPR diam. Ini berbeda dengan periode sebelumnya," katanya. Selain itu, penegakan hukum dinilai tidak konsisten dan indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan.

Capaian Positif dan Solusi ke Depan

Di tengah kritiknya, Mahfud mengakui sejumlah capaian positif pemerintahan Prabowo, seperti menjaga stabilitas keamanan nasional, distribusi pangan, dan mobilitas masyarakat yang aman. Sebagai solusi, ia menekankan pentingnya pemerintah mendengar dan mengolah kritik secara konstruktif. "Kritik adalah vitamin demokrasi yang justru memperkuat negara," tegasnya. Mahfud menutup dengan penegasan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pergantian kekuasaan di tengah jalan, melainkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang berpegang pada konstitusi dan hukum.