Soal Tambang Raja Ampat, OPM Sebut Bahlil Penyakit: Kalau Bukan Asli Papua, Jangan Ngaku-Ngaku!

“Kami mendukung Rakyat Papua, menolak perusahaan nikel, karena merusak ekosistem,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Sebby, pihaknya selaku tentara pembebasan belum melakukan aksi.

“TPNPB belum turun tangan, tapi tunggu pergerakan masyarakat adat dulu,” kata Sebby.

Ia mengaku, saat ini TPNPB-OPM masih menunggu hasil komunikasi dengan pihak masyarakat adat Papua di sejumlah wilayah.

“TPNPB wilayah Sorong sedang melakukan komunikasi,” katanya.

Aksi penambangan nikel di wilayah Raja Ampat sendiri mulai mencuat saat sejumlah aktivis menerobos masuk agenda Indonesia Minerals Conference & Expo di sebuah hotel di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (3/6/2025) lalu.

Mereka masuk sembari membawa poster dan meneriakan Save Raja Ampat. Sejak saat itu, aksi penambangan di ‘Surga Dunia’ ini mulai menjadi sorotan.

Keninian, izin usaha pertambangan (IUP) nikel di sana juga menjadi sorotan.

Untuk diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah memutuskan untuk mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa empat perusahaan itu yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dan PT Nurham.

"Secara lingkungan atas yang disampaikan Menteri LHK kepada kami, melanggar dan kita mengecek di lapangan, kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap melindungi biota laut," ucap Bahlil di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Bahlil mengatakan bahwa izin usaha pertambangan diberikan kepada empat perusahaan itu sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai kawasan geopark.

Sumber: Suara