Ternyata oh Ternyata, Pemerintah Sering Menyewa Pihak-pihak Ini Untuk Membenar-benarkan Kebijakan Mereka, Begini Faktanya

Sang akademisi itu juga membenarkan bahwa pakar survei memang selalu menjadi yang terdepan.

"Dia justru di depan sehingga setelah big data dari survei itu jadi disewalah pakar hukum tata negara," kata Rocky Gerung.

Rocky mengaku pernah mendengar banyak pakar HTN yang telah memasuki ranah pemerintahan, padahal sebelumnya pihak tersebut kritis dengan kebijakan negara.

"Itu pentingnya kita kasih kritik juga bahwa pakar hukum tata negara dia harus memeriksa kelengkapan hukum negara atau kelengkapan alat bernegara, berjalan apa nggak nih? Bukan jadi juru bicara negara atau humas negara, itu bahayanya," pungkasnya.

Baca Juga: Pedas, Orang Ini Bilang Pemerintahan Jokowi Bisa Jatuh Karena Buat Kebijakan Tolol!

Sumber: kontenjatim.id