Rumah Digeledah KPK, Ponsel Yaqut Disita!

Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024.

"Ya BBE itu kan macam-macam ya. Salah satunya seperti ponsel," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025).

Budi mengatakan, ponsel yang disita tersebut akan dibuka dan diekstraksi datanya, agar dapat diketahui infomasi yang diduga berguna bagi penyidik untuk mendalami kasus ini.

"Nah nanti itu nanti akan diekstraksi ya, akan dibuka isinya. Kita akan lihat informasi-informasi yang ada di dalam BBE tersebut. Tentu informasi yang ada di BBE sangat berguna ya bagi penyidik untuk menelusuri informasi-informasi yang dicari ya terkait dengan perkara ini," ujarnya.

Selain menggeledah rumah Yaqut yang berlokasi di Condet, Jakarta Timur, KPK juga menggeledah rumah seorang ASN Kemennag yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.

Kata Budi, dari penggeledahan di rumah ASN tersebut, KPK menyita satu unit mobil merek Innova Zenix yang diduga berkaitan dengan perkara ini.

Meski begitu, Budi belum menjelaskan mengenai identitas dari ASN tersebut. Kata Budi, mobil yang disita itu telah berada di Gedung Merah Putih KPK.

"Sudah, mobil yang sudah diamankan dan disitulah penyidik saat ini posisinya sudah di gedung KPK, sudah diamankan. Nanti kami akan atur ya jadwalnya untuk dokumentasi," ungkap dia.

Diketahui, dalam kasus ini, KPK mengungkap bahwa dugaan kerugian negara mencapai lebih dari Rp1 triliun. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan awal internal KPK yang telah dibahas bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Plt Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan, kasus ini bermula dari adanya penambahan kuota haji sebanyak 20.000 dari pemerintah Arab Saudi usai pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Kata Asep, kuota haji tersebut seharusnya dibagi berdasarkan dengan aturan yaitu 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota haji khusus.

Namun, pada pelaksanaannya, kuota tersebut tidak dibagi sebagaimana aturan, melainkan 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi seperti kantor Kemenag, dan kantor travel haji. KPK menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara ini.

Selain itu, KPK juga telah menerbitkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri kepada tiga orang, yaitu mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; Eks Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz dan satu orang lainnya dari pihak swasta berinisial FHM.

Sumber: tirto