Izin tambang yang dikeluarkan Kementerian ESDM ini diprotes warga karena bisa merusak ekosistem wilayah setempat.
Juga kasus pemindahan empat pulau milik Aceh untuk Sumatera Utara yang melibatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kasus ini menurut Gatot sangat berbahaya karena memicu wacana disintegrasi.
“Siapa yang jelek (akibat kebijakan tersebut)? Presiden lagi," kata Gatot.
Terbaru, kebijakan pemblokiran rekening 'nganggur' selama tiga bulan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Bayangkan, sambung Gatot, ada 122 rekening diblokir.
Kalau tidak diatasi, 122 juta pemilik rekening ini akan antre di bank dan menarik dana mereka.
“PPATK adalah intelijen keuangan, tidak punya hak untuk melakukan itu. (Penarikan dana) bisa (berakibat) jatuh presiden,” urai Gatot.
Oleh karena itu, KAMI berharap Presiden Prabowo segera menyadari situasi di lingkaran Istana Negara dan dapat mengambil tindakan tepat agar gerakan-gerakan berbahaya tersebut bisa dihentikan.
[FULL VIDEO]
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Kuasa Hukum JK Bongkar 3 Video Bukti Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim, Ini Isinya!
Jusuf Kalla vs Rismon Sianipar: Ini Respons Mengejutkan Kuasa Hukum Soal Laporan Pencemaran Nama Baik
Undangan 18th Birthday Keren dalam 1 Menit? Cuma Pakai AI!
Kuasa Hukum Bantah Rismon Sianipar Sebut JK Dalang Pendanaan Isu Ijazah Jokowi, Klaim Hoax AI