Arti Pemangkasan APBN 2025 Dalam Pemerintahan Prabowo: Negara Tidak Punya Uang!

Arti Pemangkasan APBN 2025 Dalam Pemerintahan Prabowo: 'Negara Tidak Punya Uang!'

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

Pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam pemerintahan Prabowo Subianto menandakan satu hal yang tak terbantahkan: negara sedang mengalami keterbatasan finansial. 

Ini bukan sekadar kebijakan efisiensi, tetapi lebih kepada realitas pahit bahwa kondisi fiskal Indonesia berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. 

Dalam konteks ini, keputusan untuk memangkas APBN bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan yang muncul akibat kebijakan pemerintahan sebelumnya, terutama di bawah Presiden Joko Widodo.

Warisan Kinerja Pemerintahan Jokowi

Dua periode kepemimpinan Jokowi telah meninggalkan beban berat bagi anggaran negara. 

Pembangunan infrastruktur yang masif, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), serta berbagai program populis yang menelan dana besar, telah membuat keuangan negara berada di ujung tanduk. 

Utang pemerintah yang terus meningkat, defisit anggaran yang melebar, serta ketergantungan pada investasi asing dan utang luar negeri telah mempersempit ruang fiskal bagi pemerintahan baru. 

Maka, pemangkasan APBN bukan hanya sekadar kebijakan teknis, tetapi sebuah konsekuensi logis dari pengelolaan ekonomi yang kurang bijak di masa lalu.

Orientasi pada Program Kerja: Sebuah Keharusan

Dalam situasi fiskal yang sulit, pemerintah Prabowo tidak punya banyak pilihan selain menyesuaikan alokasi anggaran dengan program kerja yang dianggap prioritas. 

Ini adalah bentuk social contract antara pemerintah dan rakyat, di mana anggaran harus digunakan seefektif mungkin untuk mendukung program yang benar-benar memberikan manfaat nyata. 

Program-program yang tidak produktif atau berpotensi membebani keuangan negara harus dievaluasi ulang atau bahkan dihapus.

Namun, tantangan besar muncul ketika prioritas anggaran berubah. Sektor-sektor yang sebelumnya mendapat porsi besar mungkin harus berkurang, dan ini akan berdampak langsung pada pelayanan publik. 

Jika pemangkasan APBN tidak dilakukan dengan strategi yang tepat, maka program-program esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bisa menjadi korban.

Produktivitas dan Efisiensi: Kunci Keluar dari Krisis

Pemangkasan APBN seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja negara, tetapi juga sebagai momentum untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. 

Pemerintah Prabowo harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak maksimal.