VIRAL Ajakan Demo Revolusi Rakyat Indonesia: Jumhur, Said Iqbal dan Mahasiswa Tak Mau Ikut, Kenapa?

Jadi, kalau ada keperluan menuntut perubahan kebijakan, lebih tepat bila diarahkan pada pemerintah.

Namun untuk saat ini, pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto justru sedang berjuang keras menghadirkan keadilan dan pemberantasan korupsi. 

"Berbagai kebijakan mendasar yang biasanya atas suruhan oligarki hitam saat rezim Joko Widodo, saat ini secara bertahap mulai diubah untuk kepentingan rakyat," katanya.

"Walau memang kelompok lama banyak yang menentang ya kita kaji saja perkembangannya dari waktu ke waktu sebelum memutuskan untuk bertindak," pungkas Jumhur.

Terpisah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan kelompoknya juga tak ikut serta, sebab sudah punya agenda demo pada 28 agustus 2025.

"Puluhan ribu buruh dari pelbagai wilayah akan berdemonstrasi di depan gedung DPR dan Istana Negara," kata Said.

Menurut Said, demo pada 28 Agustus akan digelar di beberapa titik kota industri seperti di Serang, Banten, Samarinda, Kalimantan Timur, hingga Makassar.

Dalam demonya nanti akan berorientasi pada nasib butruh, karena itu Said menuntut agar pemerintah dapat menunjukan keberpihakannya kepada kelas pekerja yang masih terbebani oleh upah murah. 

Upah ini tak sejalan dengan formula yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan 168, khususnya terkait inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

Dalam demonstrasi nanti, Said melanjutkan, Partai Buruh juga menyoroti tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan. 

Menurut Said, tunjangan tersebut tak sejalan dengan nasib pekerja yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 5 juta per bulan.

"Ini potret nyata jurang kesenjangan di negeri ini," ujarnya.

Koordinator Media Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Pasha Fazillah Afap mengatakan, kelompoknya juga tak ikut serta demo pada Senin besok.

"Saya konfirmasi, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar," kata Pasha.

Dia menjelaskan, BEM SI Kerakyatan telah menggelar demonstrasi di depan gedung DPR pada Kamis (21/8/2025). 

Pada demonstrasi tersebut, mereka menuntut pembatalan pembahasan RUU bermasalah hingga penerapan kebijakan yang hanya mengungtungkan kalangan oligarki.

"Demokrasi harusnya menjadi milik semua, bukan militer yang kian masuk ke ranah sipil dan kebijakan yang dijalankan malah menyebabkan kerugian rakyat," ujar Pasha.

Sumber: Tribun