1.000 Cara Jegal Anies

Tidak hanya Nasdem, PKS pun telah banyak mendapatkan rayuan, bujukan, dan iming-iming. Bahkan sejak dari awal. Sangat menggiurkan. Sekian menteri dan sekian uang.

PKS tergiur? Tidak! PKS tetap dalam pendirian bersama Anies di Pilpres 2024. PKS tampak konsisten dengan jargonnya sebagai partai dakwah yang harus mengedepankan integritas di mata konstituen. Apalagi, mayoritas konstituen PKS mendukung Anies Baswedan. Hampir tidak mungkin PKS berpaling dari Anies.

Nasdem dan PKS tidak bisa diganggu. Giliran Demokrat. Partai ini mau "dicopet" melalui PK pengadilan. Istilah "dicopet" menjadi populer sejak diungkapkan oleh Romahurmuziy (Romy). Romy dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan istana, dan partainya (PPP) bergabung dengan PDIP untuk mengusung Ganjar. Istilah ini seolah membenarkan proses pencopetan karena keluar dari mulut orang yang dekat istana.

Tapi, mengambil Demokrat dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memenangkan PK Moeldoko, bukan hal gampang. SBY seorang jenderal militer dan mantan presiden dua periode.

Bukan orang sembarangan ketika ia harus melawan. Ini soal harga diri SBY, dan ini menyangkut karier masa depan kedua putranya. SBY pasti melawan. Mati-hidup dan dengan semua resources yang ia miliki. Akan ada perlawanan habis-habisan, dengan semua cara dan at all cost. Ini soal harga diri dan hidup-mati.

Ngeri-ngeri sedap jika PK dipaksakan dengan memenangkan Moeldoko. Besar kemungkinan akan meledak. Perlawanan SBY akan menjadi titik kumpul kemarahan semua kelompok di luar istana. Ini sangat berpotensi mengancam stabilitas nasional. Apalagi, surat Denny Indrayana ke DPR yang mulai viral di medsos mendesak agar memanggil Presiden yang diduga melakukan sejumlah pelanggaran.

Dari awal saya tidak yakin PK Moeldoko akan dimenangkan. Ini bukan soal pihak mana yang benar. Tapi ini soal siapa yang paling kuat jika terjadi benturan. Selama ini seringkali "siapa yang lebih kuat" menjadi dasar dalam sejumlah keputusan.

Kemungkinan pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko akan gagal. Maka, strategi berikutnya adalah "lamar AHY" jadi cawapres Ganjar. Ini tidak saja menarik, tapi menggiurkan.

Jika AHY mau, maka KPP sebagai koalisi yang mengusung Anies harus mencari pengganti Demokrat. Ini akan cukup menyulitkan. Meski, di ujung waktu jelang pendaftaran, tetap terbuka kemungkinan akan ada partai anggota koalisi penguasa exit dan bergabung ke Anies Baswedan.

Tidak ada yang tidak mungkin. Saat itu, istana semakin lemah pengaruhnya. Semua partai akan sibuk berpikir 5-10 tahun ke depan.

Jika Demokrat keluar dari KPP, ada dua risiko. Pertama, ini akan jadi ancaman elektabilitas Partai Demokrat. Kehadiran Anies selama ini telah membawa efek elektoral terhadap AHY maupun Demokrat. Kedua, tidak ada jaminan AHY akan benar-benar didaftarkan menjadi cawapres Ganjar. Saat Injury time, AHY bisa ditinggalkan.

Ingat peristiwa Pilpres 2004 di mana pencapresan SBY pascapemanggilan SBY ke istana presiden telah menyisakan luka mendalam bagi Megawati. Teringat pula Pilpres 2019 yang juga menyisakan luka bagi SBY dan AHY, karena komitmen pihak sebelah tidak dilaksanakan.

Begitulah politik. Soal komitmen itu nomor 12. Nomor wahid adalah kepentingan.

Apakah jika gagal ajak AHY jadi cawapres Ganjar, penjegalan terhadap Anies Baswedan akan berhenti? Tidak! Akan ada seribu lagi cara yang ditemukan untuk jegal Anies nyapres. Kita tunggu episode penjegalan berikutnya. 

(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)