11 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dinonaktifkan! Apa Dampaknya Bagi Pasien Kronis & Solusi 2026?

Merespons kegaduhan, pemerintah dan DPR akhirnya bersepakat pada rapat 9-10 Februari 2026. Kesepakatannya adalah:

• Masa transisi 3 bulan (hingga Mei 2026) bagi 11 juta peserta yang dinonaktifkan.
• Selama transisi, seluruh biaya iuran dan layanan kesehatan mereka ditanggung penuh oleh negara.
• Prioritas reaktivasi diberikan kepada sekitar 120.000 pasien penyakit katastropik (seperti gagal ginjal dan kanker).
• Rumah sakit dilarang menolak pasien dan diminta melaporkan masalah akses.

Pernyataan Pemerintah dan Arahan Presiden

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik eksekusi kebijakan yang dinilai buruk secara operasional dan sosialisasi. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mendukung tujuan pemutakhiran data untuk ketepatan sasaran, namun memastikan tidak ada rakyat yang dikorbankan selama proses perbaikan data berlangsung.

BPJS Kesehatan sebagai Alat Politik Elektoral

Artikel ini juga menyoroti fenomena PBI BPJS Kesehatan yang kerap dijadikan alat politik. Pada momen mendekati pemilu atau pilkada, sering terjadi penambahan kuota peserta secara masif oleh pemerintah daerah. Kartu BPJS gratis bernilai jutaan per tahun dianggap sebagai "bansos premium" yang efektif membangun citra dan loyalitas politik.

Kesimpulan

Kasus penonaktifan 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan menjadi pengingat pentingnya tata kelola data yang akurat dan berkelanjutan. Meski tujuan penertiban subsidi untuk tepat sasaran adalah hal yang benar, eksekusi yang terburu-buru dan tanpa mitigasi yang memadai justru menimbulkan masalah kemanusiaan dan sosial yang baru. Masa transisi 3 bulan diharapkan dapat menjadi waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi data tanpa mengganggu akses kesehatan masyarakat.

(Ketua Satupena Kalbar)