Ijazah Yang Tak Pernah Ada: Ketika Kebohongan Menjadi Fondasi Kekuasaan

Ijazah Yang Tak Pernah Ada: 'Ketika Kebohongan Menjadi Fondasi Kekuasaan'

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

Ada yang tak lazim dalam peristiwa yang mestinya menjernihkan, tapi justru makin mengaburkan. 

Tim Geruduk UGM, yang digadang-gadang akan menumpas keraguan publik soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, justru menambah satu lapis baru dalam kamus kebingungan nasional: datang tanpa membawa bukti, pulang dengan klaim “sudah puas.” Tapi tak satu pun bukti itu ditunjukkan ke publik.

Sebegitu sulitkah membuktikan keaslian sebuah ijazah?

Kalau benar ada, tinggal perlihatkan. Sertakan transkrip nilai, nomor induk mahasiswa, foto kelulusan, bahkan kalau perlu testimoni dosen pembimbing. Semua bisa diverifikasi. 

Namun yang terjadi malah sebaliknya: UGM bergeming, tak satu dokumen pun dikeluarkan secara resmi, dan tim yang mengklaim melakukan klarifikasi tak menjelaskan apa pun selain narasi yang dibungkus kata “percaya.”

Di luar pagar kampus, publik justru makin meradang. Mereka mengingat bagaimana ijazah adalah syarat mutlak untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden. 

Ini bukan soal selembar kertas, tapi soal legalitas konstitusional. Dan jika syarat dasar itu saja ternyata diselimuti kabut, lalu bagaimana dengan syarat-syarat lain dalam proses pemilu?

“Kepercayaan publik itu dibangun dari transparansi, bukan dari percaya-percayaan,” kata Koordinator Tim Advokasi Ijazah Jokowi Watch, Damai Hari Lubis, yang menyebut bahwa hingga kini tidak ada dokumen resmi dari UGM yang bisa diuji secara publik maupun hukum.

Tak ada bukti, tak ada dokumen, tapi ada banyak manuver. Itulah yang membuat dugaan kian berkembang. 

UGM sebagai institusi pendidikan justru terlihat seperti terperangkap dalam ketakutan.