VIRAL Ajakan Demo Revolusi Rakyat Indonesia: Jumhur, Said Iqbal dan Mahasiswa Tak Mau Ikut, Kenapa?

POLHUKAM.ID - Saat ini sedang viral ajakan demo besar-besaran dengan tajuk Revolusi Rakyat Indonesia di medsos.

Para pemegang ponsel yang membacanya sedikit kaget, karena mereka meraba demo ini bakal keras.

Ada yang khawatir aksi demo itu berakhir kerusuhan seperti Mei 1998, berupa bakar-bakaran ruko dan penjarahan.

Aksi ini mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa untuk turun ke jalan, dengan membawa tuntutan pembubaran DPR.

Mereka juga menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. 

"Terus desak DPR melakukan tugasnya sebagai kontrol pemerintah," tulis pesan tersebut.

Selain itu, pengirim pesan juga mengajak menyoroti isu lain, seperti kenaikan pajak, polemik utang negara, hingga timpangnya kesejahteraan antara DPR dengan masyarakat. 

Terkait ajakan demo revolusi tersebut, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat mengatakan organisasinya tidak akan ikut dalam rencana Aksi 25 Agustus 2025 depan Gedung DPR RI.

Menurut Jumhur, aksi tersebut tidak jelas siapa penanggung jawabnya dan isu yang diusung.

Ia mengatakan pihaknya tidak ikut karena tidak jelas penanggung jawab seruan aksi tersebut.

"Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya," kata Jumhur.

Oleh karena itu, Jumhur melarang anggotanya mengikuti aksi tersebut.

"Saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek dalam aksi 25 Agustus," kata Jumhur.

Jumhur menyampaikan bahwa bila tidak ada penanggung jawabnya, aksi 25 Agustus rawan menjadi anarkis sehingga menciptakan kondisi rusuh yang berujung pada pertarungan politik elite. 

"Ini artinya mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik elit," ujarnya. 

"Karena itu KSPSI dan juga semoga semua gerakan masyarakat sipil khususnya elemen gerakan buruh sahabat, tidak mengambil bagian dalam aksi itu," imbuhnya.

Lebih jauh lagi, Jumhur mengatakan bahwa sistem politik Indonesia itu lebih berat pada kekuasaan eksekutif.