APBN 2025 Bermasalah: Penerimaan Turun Drastis, Defisit Nyaris Langgar Hukum!

Belanja Negara Naik, Dipicu Program Prioritas

Di sisi lain, belanja negara justru meningkat 2,7 persen atau setara Rp91,7 triliun. Belanja pemerintah pusat untuk kementerian dan lembaga bahkan mencapai 129,3 persen dari realisasi APBN 2024.

"Terdapat kenaikan hingga Rp176,4 triliun, yang salah satunya bersumber dari anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp51,5 triliun," beber Huda.

Defisit APBN Melebar, Hampir Langgar Batas UU

Kombinasi penerimaan yang turun dan belanja yang naik menyebabkan defisit APBN semakin melebar. Rasio defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (GDP) pada realisasi per 31 Desember 2025 mencapai 2,92 persen.

"Angka ini hanya berjarak 0,08 persen dari ambang batas maksimal 3 persen yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kondisi ini membebani APBN dan berisiko mendorong peningkatan utang," tegas Huda.

Analisis Celios ini menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah, di mana program-program prioritas membutuhkan pembiayaan besar di saat penerimaan, terutama dari sektor pajak, menunjukkan kinerja yang kurang optimal.