POLHUKAM.ID - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partai-nya menyerahkan segala keputusan soal Koalisi Indonesia Maju kepada calon presiden terpilih RI Prabowo Subianto.
"Kita serahkan kepada Pak Prabowo karena beliau sebagai presiden terpilih sekaligus menjadi pemimpin koalisi," kata AHY kepada wartawan ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Sebagai salah satu partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran, ujar dia, Demokrat pada prinsipnya akan memberi dukungan dan masukan yang diperlukan untuk membentuk koalisi yang kuat, bukan hanya di pemerintahan tetapi juga di parlemen.
Ia pun meyakini bahwa Prabowo memiliki perhitungan yang baik untuk mempersiapkan pemerintahan Indonesia ke depan.
Namun, AHY mengingatkan bahwa dalam koalisi, yang terpenting bukan hanya berapa banyak partai yang bergabung.
"Bahwa sekali lagi bukan besar-besaran koalisi, tetapi juga solid, kompak, setia. Karena dalam perjalanannya kita juga tahu awalnya kompak, kemudian di tengah jalan bisa rontok satu per satu. Ini lah sebenarnya yang kita butuhkan stabilitas koalisi. Jadi bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah, tetapi juga sampai dengan akhir," tutur dia.
Sebelumnya, Prabowo berkunjung ke Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa tak lama setelah KPU menetapkan dirinya dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan presiden-wakil presiden terpilih di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.
Usai pertemuan yang berlangsung tertutup selama satu jam, Prabowo yang adalah Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan siap bekerja sama selepas selepas kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Keinginan itu, Muhaimin menjelaskan, dia sampaikan kepada Prabowo, demi mewujudkan agenda-agenda pembangunan ke depan, yang ujungnya ialah kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat.
Artikel Terkait
Roy Suryo Bocorkan 3 Ciri Ijazah Asli UGM: Ini Alasan Ia Yakin 99,9% Dokumen Jokowi Palsu
Partai Prima Tantang Nasdem: Berani Naikkan PT ke 10 Persen, Kalau Sungguh-Sungguh!
Jokowi Dukung Revisi UU KPK 2024: Pengakuan Dosa atau Drama Politik 2029?
Usulan PT 7%: Ancaman Nyata bagi Kedaulatan Rakyat atau Cuma Rekayasa Politik?