Menurutnya, gagasan koalisi permanen sulit diwujudkan tanpa fondasi platform bersama yang kuat dan komitmen jangka panjang yang terjaga lintas kepemimpinan partai.
"Gagasan ini lebih terlihat sebagai wacana strategis ketimbang realitas politik yang bisa dijalankan dalam waktu dekat. Contoh konkret ketidakkonsistenan ini sangat banyak," ujarnya menambahkan.
Efriza, yang juga Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS), memberikan contoh bahwa Golkar berkali-kali tercatat keluar dari barisan atau mengubah sikap politik setelah pemilu, meski sebelumnya menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.
"Jika ditelusuri sejarah pascapilpres, partai yang paling sering tidak konsisten dalam koalisi adalah Golkar. Itu terjadi sejak era SBY, berlanjut di era Jokowi, dan sangat mungkin terulang di era pemerintahan mendatang," pungkasnya.
Artikel Terkait
Roy Suryo Bocorkan 3 Ciri Ijazah Asli UGM: Ini Alasan Ia Yakin 99,9% Dokumen Jokowi Palsu
Partai Prima Tantang Nasdem: Berani Naikkan PT ke 10 Persen, Kalau Sungguh-Sungguh!
Jokowi Dukung Revisi UU KPK 2024: Pengakuan Dosa atau Drama Politik 2029?
Usulan PT 7%: Ancaman Nyata bagi Kedaulatan Rakyat atau Cuma Rekayasa Politik?