Menurutnya, gagasan koalisi permanen sulit diwujudkan tanpa fondasi platform bersama yang kuat dan komitmen jangka panjang yang terjaga lintas kepemimpinan partai.
"Gagasan ini lebih terlihat sebagai wacana strategis ketimbang realitas politik yang bisa dijalankan dalam waktu dekat. Contoh konkret ketidakkonsistenan ini sangat banyak," ujarnya menambahkan.
Efriza, yang juga Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS), memberikan contoh bahwa Golkar berkali-kali tercatat keluar dari barisan atau mengubah sikap politik setelah pemilu, meski sebelumnya menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.
"Jika ditelusuri sejarah pascapilpres, partai yang paling sering tidak konsisten dalam koalisi adalah Golkar. Itu terjadi sejak era SBY, berlanjut di era Jokowi, dan sangat mungkin terulang di era pemerintahan mendatang," pungkasnya.
Artikel Terkait
Partai Demokrat Laporkan 4 Akun Pendukung Jokowi: Maaf Tak Cukup, Proses Hukum Tetap Berjalan
Evaluasi UU Cipta Kerja Prabowo: Benarkah Janji Investasi Jokowi Hanya Isapan Jempol?
Partai Demokrat Buka Suara Soal Pilkada DPRD: Dukung Prabowo atau Ada Misi Tersembunyi?
Prabowo Sindir Luhut di Acara Natal: Dulu Kalah Soalnya Pak Luhut Tidak Dukung Saya